Tepian News – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut penandatanganan tersebut dilakukan pekan lalu setelah melalui sejumlah penyempurnaan desain sesuai arahan Presiden.
Pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada 2027, dengan batas akhir paling lambat semester pertama 2028.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Sementara itu, Ahmad Muzani turut memberikan apresiasi saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan. Ia menilai desain kawasan tidak hanya menonjolkan kemegahan, tetapi juga memperhatikan kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Kunjungan pimpinan MPR tersebut sekaligus menjadi momen peninjauan langsung terhadap progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.
Muzani juga menyoroti percepatan pembangunan yang dinilai signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tegasnya.
Sebagai informasi, proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025, lalu mengalami penyesuaian pada awal 2026.
Proses perancangannya melibatkan studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir guna menghasilkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, serta mencerminkan identitas bangsa Indonesia. (*)
