Tepian News – Pemprov Kaltim mengikuti rakor percepatan realisasi APBD 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Ahmad Fatoni, dan diikuti kepala daerah serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lndonesia.

Ahmad Muzakkir, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menyampaikan Kaltim memiliki APBD yang cukup besar sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam menyerap anggaran.

“Posisi Kaltim masih seimbang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Untuk 2025, kami sudah menskenariokan percepatan penyerapan di awal tahun dan pada Desember 2024,” kata Ahmad Muzakkir.

“Namun tahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya surat edaran penundaan pengadaan barang dan jasa,” lanjutnya.

Dirinya melaporkan Kaltim telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2026 dengan DPRD, namun masih melakukan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah (TKD) dari pusat. Harapannya, proses pengadaan untuk 2026 bisa dimulai tepat waktu.

Berdasarkan prognosis, selisih realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025 dibanding 2024 sekitar satu persen.

“Kami optimistis akhir 2025 Kaltim dapat mencapai realisasi penyerapan APBD minimal 92 persen,” paparnya.

Sekjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir, mengatakan percepatan diperlukan mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya sekitar satu bulan.

“Kami memastikan bahwa Kemendagri akan terus membantu terutama terkait juknis,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Ahmad Fatoni, memaparkan solusi percepatan realisasi, antara lain pengadaan dini mulai akhir Agustus.

“Selain itu percepatan belanja melalui e-katalog dan toko daring, penggunaan KKPD, percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, percepatan juknis DAK, pelaksanaan DED lebih awal, pembayaran berbasis termin, serta peningkatan kapasitas aparatur,” sebutnya. (*)