Tepian News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang kerap meningkat saat permintaan masyarakat melonjak.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Paser, Adi Maulana, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat rantai pasok pangan di daerah.
“Saat ini dihadapkan tantangan menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat,” ujar Adi Maulana.
Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memegang peran sentral dalam memantau dinamika harga di lapangan sekaligus menyusun langkah antisipatif.
“TPID memiliki peran strategis dalam memonitor dan menganalisis pergerakan harga serta mengambil langkah-langkah preventif dan korektif guna mengendalikan inflasi daerah,” jelasnya.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Paser telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi. Forum tersebut membahas strategi pengamanan stok komoditas pangan, stabilisasi harga, serta upaya menjaga daya beli masyarakat agar kondisi ekonomi tetap terkendali.
Adi juga menyebut sektor peternakan menjadi salah satu kekuatan Paser dalam menjaga suplai pangan, khususnya komoditas ayam petelur yang telah dipasarkan ke sejumlah daerah.
Selain itu, Kabupaten Paser termasuk satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan industrialisasi ayam petelur dan pedaging terintegrasi yang dikelola oleh Dirgantara Kalimantan Timur.
Program ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan gejolak harga di pasaran.
“Kami berharap penguatan rantai pasok pangan, peningkatan produktivitas lokal, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, inflasi di Kabupaten Paser dapat dikendalikan secara lebih efektif,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan, mulai dari Koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pelaku usaha lokal agar sistem distribusi pangan berjalan optimal.
“Butuh dukungan Koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah,” tegas Adi. (*)
