Tepian News – Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, menekankan pembangunan infrastruktur di Kota Tepian harus transparan.

“Ada dua aspek penting dalam pembangunan kota, di antaranya transparansi proyek infrastruktur dan kesiapan pengelolaan aset daerah,” kata Deni Hakim Anwar.

Deni mencontohkan pada proyek pembangunan Teras Samarinda yang saat ini dilanjutkan ke tahap dua.

Setelah sebelumnya bermasalah akibat keterlambatan dan masalah pembayaran pekerja, Deni menekankan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor sebelum menggarap Teras Samarinda tahap dua.

“Kami memastikan kontraktor memiliki kapabilitas menguasai bidang pekerjaan. Mereka wajib datang langsung mempresentasikan rencana kerja, material, dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) secara transparan di depan kami,” paparnya.

Pengawasan ini guna mencegah munculnya kontraktor fiktif yang kerap menyulitkan pengawasan proyek.

“Ini good attitude dari kontraktor. Mereka mau membongkar detail RAB, berdiskusi, dan menerima masukan. Hubungan antara DPRD sebagai pengawas dan PUPR sebagai pelaksana harus terkoneksi baik,” tegasnya.

“Kita berharap mekanisme ketat ini bisa memperbaiki jalannya Teras Samarinda tahap dua hingga empat, dan menjadi standar baru dalam pelaksanaan proyek infrastruktur,” pungkasnya. (adv)