Tepian News – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, menghadiri pemeriksaan kepatuhan dan kinerja pendahuluan semester II 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Masud menekankan pentingnya pemeriksaan keuangan oleh BPK Perwakilan Kaltim sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

“Pemeriksaan oleh BPK adalah bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan negara,” kata Rudy Masud.

Gubernur Kaltim menyebut pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI bukan sekadar forum rutin, tetapi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Pemprov Kaltim juga memandang kegiatan ini sebagai langkah strategis menjaga integritas dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah,” jelasnya.

Dirinya memaparkan ada tiga poin penting yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar publik mengetahui secara jelas penggunaan anggaran daerah. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ketiga, memperoleh rekomendasi perbaikan dari BPK sebagai masukan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan.

“Kami berharap publik bisa melihat dengan jelas bagaimana anggaran daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Gubernur menekankan bahwa sinergi dengan BPK-RI sangat penting agar pemeriksaan berjalan lancar, objektif dan memberikan hasil optimal.

Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengungkap obyek pemeriksaan yaitu kepatuhan terhadap pengelolaan pajak daerah dan restribusi serta pendapatan lain yang sah tahun 2024.

“Selanjutnya pemeriksaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas kegiatan usaha pertambangan,” ungkapnya.

“Serta pemeriksaan kinerja dan efektivitas transformasi digital pada PT BPD Kaltimtara,” pungkasnya. (*)