Tepian News – Pemerintah pusat memastikan akan melakukan revitalisasi industri galangan kapal nasional.
Kebijakan ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menilai sektor tersebut berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen untuk industri galangan kapal guna meningkatkan daya saing.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujar Rudy Masud saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia.
Menurut Rudy, industri galangan kapal memiliki karakter padat karya, padat modal, dan padat teknologi sehingga mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah maupun nasional.
“Pemberian fasilitas pemerintah ini diharapkan mampu mendorong daya saing industri galangan kapal di seluruh Indonesia agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global,” paparnya.
Ia berharap penguatan sektor tersebut dapat menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat produksi kapal di masa mendatang.
“Yang jelas, galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap pengembangan industri galangan kapal dalam negeri.
“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah, naik pitam karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.
Ia menilai tingginya harga kapal produksi dalam negeri bukan semata kesalahan pelaku usaha, melainkan dipengaruhi berbagai regulasi yang membebani industri.
“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” jelasnya.
Hashim menambahkan, revitalisasi industri galangan kapal menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sekaligus memperluas kesempatan kerja.
“Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang meningkat pesat,” tandasnya. (*)
