Angka Kemiskinan Samarinda Terus Turun Setiap Tahunnya, 2025 di Angka 3,45 Persen

Tepian News – Pemkot Samarinda berupaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Tepian.

Ananta Fathurrozi, Kepala Bapperida Samarinda, melaporkan capaian positif terkait penurunan angka kemiskinan.

Persentase kemiskinan di Samarinda tercatat turun signifikan dari 4,42 persen pada tahun 2023 menjadi 4,30 persen di tahun 2024, angka ini terus menurun hingga 3,45 persen pada tahun 2025.

Capaian ini menempatkan Samarinda sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah ketiga di Kalimantan Timur.

“Kami berharap melalui peningkatan program-program strategis, angka kemiskinan di Samarinda dapat terus ditekan,” ungkap Ananta Fathurrozi.

Sementara itu, Saefuddin Zuhri, Wakil Wali Kota Samarinda, menekankan penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang menuntut kerja terpadu seluruh pemangku kepentingan.

“Meski telah mencatat tren penurunan yang signifikan, perlu ada upaya yang harus diperkuat dan dilakukan secara terintegrasi, berbasis data akurat,” ungkapnya.

Berbagai program strategis terus dijalankan pemerintah daerah, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi produktif, jaminan kesehatan PBI, intervensi pendidikan bagi siswa kurang mampu, peningkatan keterampilan, bantuan perumahan, bantuan usaha dan perikanan, hingga inovasi perangkat daerah seperti program orang tua asuh.

Pada tahun 2025, Pemkot Samarinda mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung upaya penguatan program pengentasan kemiskinan.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan warga, menekan pengeluaran, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan,” sebutnya.

Saefuddin Zuhri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen mencapai target penurunan kemiskinan sesuai RPJMD, yakni 4,25 persen pada tahun 2025 dan terus menurun hingga 3,56 persen pada tahun 2029.

“Upaya peningkatan akses pendidikan, perbaikan sanitasi, penguatan pemberdayaan gender, dan partisipasi publik menjadi langkah kunci yang akan terus diperkuat,” tegasnya. (*)

Bagikan:

Berita Terbaru