Tepian News – Pemkot Samarinda kembali menggelar rapar koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Saefuddin Zuhri, Wakil Wali Kota Samarinda, menekankan pentingnya menjaga kestabilan pasar, terutama harga kebutuhan pokok.
“Kita meminta Dinas Perdagangan Samarinda untuk terus berupaya mengendalikan harga melalui berbagai langkah nyata, salah satunya dengan menggencarkan operasi pasar,” ungkap Saefuddin Zuhri.
Terkait ketersediaan beras, Polres Samarinda diketahui telah menggelar operasi pasar dengan menyalurkan sekitar 3,5 ton beras per hari.
Beras tersebut dijual seharga Rp55 ribu per 5 kilogram. Harga ini dinilai cukup membantu masyarakat kecil, meskipun masih terdapat selisih dengan harga dari Bulog, sehingga perlu adanya penyesuaian agar lebih seragam.
Wawali juga mengungkapkan kondisi Indeks Harga Konsumen (IHK) Samarinda yang mengalami deflasi sebesar 0,04 persen.
Sementara itu, inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,21 persen, angka yang masih berada di batas atas target pemerintah.
Untuk komoditas lain, harga Minyak Kita resmi ditetapkan Rp15.700, namun di lapangan masih ditemukan perbedaan harga. Sementara jagung rata-rata dijual Rp10.000, tetapi di Pasar ljabah bisa mencapai Rp15.000, sebuah kondisi yang perlu ditelusuri penyebabnya.
Harga bawang putih relatif stabil, sedangkan telur ayam ras masih berada pada posisi cukup tinggi.
Masalah LPG subsidi 3 kilogram juga turut menjadi sorotan. Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan antara Rp15.700 hingga Rp18.000. Wawali menegaskan bahwa jika harga ini naik, dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga barang-barang lain.
“Persoalan terbesar justru terletak pada distribusi yang tidak tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat mampu yang ikut membeli LPG subsidi,” jelasnya.
Dirinya menekankan perlunya penegakan aturan yang tegas sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat, agar subsidi benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak.
Saefuddin Zuhri mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara maksimal, bukan hanya sebatas menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga menjadikannya sebagai amal ibadah.
“Sinergi antara Bulog, Pertamina, Polres, dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan,” tegasnya. (*)
