Tepian News – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim bisa berkontribusi mendukung pembangunan rumah layak huni.

“Perusahaaan tambang maupun perkebunan dapat membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Rudy Masud.

Menurutnya, program pembangunan rumah layak huni dari perusahaan yang melakukan pembangunan 30 hingga 50 rumah bekerja sama dengan TNI.

“Program ini bisa terus dikembangkan di semua kabupaten dan kota di Kaltim. Saat ini sedang dilakukan pemetaan lokasi akan dibangun rumah layak huni,” jelasnya.

Karena ini bagian program PPM (Program Pengembangan Masyarakat), juga program TSL (Tanggungjawab Sosial Lingkungan), termasuk CSR (corporate social responsibility) perusahaan yang bekerja di wilayah Kaltim.

“Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” paparnya.

Gubernur Kaltim menegaskan sinergi yang sudah terbangun agar dijaga dan ditingkatkan dan mengajak seluruh pemerintah daerah, perbankan, pengembang, maupun masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

Sementara itu, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Kaltim, mengungkap telah menggulirkan pelaksanaan program pembiayaan administrasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Untuk perumahan di Kaltim ada dua, rumah layak huni dan backlog. Rumah tidak layak huni secara nasional ada 20 juta dan di Kaltim ada 60 ribu,” ungkap Aji Firnanda.

Rumah backlog secara nasional ada 9 juta yang belum punya rumah, kemudian di Kaltim ada 250 ribu rumah.

Program ini mengratiskan biaya administrasi rumah yang terdiri dari biaya notaris, biaya provisi, biaya administrasi termasuk beberapa item lainnya.

“Maksimalnya sampai Rp 10 juta. Jadi masyarakat yang membeli rumah, tinggal membayar cicilannya saja,” pungkasnya. (*)