Tepian News – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Memasuki pekan keempat bulan Juli 2025, tercatat sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang menempati posisi ketiga dengan kenaikan IPH sebesar 2,05 persen.
Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan ini adalah cabai rawit, beras, dan bawang merah. Sementara itu, nilai inflasi nasional year on year tercatat sebesar 1,38 persen.
Menanggapi kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh daerah, Mendagri Tito Karnavian, menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera fokus dan berkoordinasi dalam melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras.
Salah satu upaya yang ditekankan adalah optimalisasi pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang sudah mulai disalurkan secara nasional.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Samarinda, Isfihani, memastikan akan menindaklanjuti arahan soal penyaluran beras SPHP.
“Kita meminta seluruh badan, lembaga, dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID untuk segera bergerak cepat dan melakukan intervensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ungkap Isfihani.
Dirinya menekankan soal pengawasan pelaksanaan penyaluran beras Program SPHP yang telah dimulai secara nasional.
“Distribusi program SPHP harus merata dan tepat sasaran, termasuk subsidi beras bagi keluarga penerima manfaat, yang haru berdasarkan data terkini agar dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. (*)
