Tepian News – DPRD Samarinda saat ini mulai melakukan pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026 Kota Samarinda.

Dalam pembahasan tersebut, Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, turut menyoroti rendahnya realisasi anggaran Diskominfo Samarinda yang baru mencapai sekitar 50 persen.

“Kami menyoroti realisasi penggunaan anggaran Diskominfo yang dinilai masih rendah. Realisasi anggarannya baru sekitar 40 sampai 50 persen,” ungkap Samri Shaputra.

Dirinya menjelaskan, anggaran Diskominfo Samarinda sebelumnya mencapai Rp41 miliar, namun mengalami efisiensi lebih dari Rp1 miliar.

“Sementara untuk pengajuan tahun 2026, Diskominfo justru mengusulkan penurunan anggaran menjadi sekitar Rp39 miliar. Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” jelasnya.

Samri membandingkan dengan OPD teknis seperti Dinas PU, Perkim, Dishub, dan DLH yang memang memerlukan anggaran besar untuk pembangunan fisik maupun pengadaan armada.

Sementara Disdukcapil lebih pada penguatan layanan publik seperti penyediaan blanko KTP dan perlengkapan layanan lainnya.

Dirinya memahami tahun anggaran belum berakhir, namun mengakui ada kendala administratif dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Ada laporan yang belum mencapai target penyerapan karena proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih berjalan. Jadi kelihatannya belum tercapai, tapi sebenarnya dalam proses,” paparnya.

“Masih ada beberapa kegiatan yang belum rampung secara administrasi, meskipun program sudah berjalan di lapangan,” tegasnya. (adv)